Oct 28, 2022
Abi
Keseriusan Pemberantasan Korupsi
Membahas tentang Revisi UU KPK 2019
Disclaimer
Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Untuk sekarang, sikap Partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak Partai. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.
Baca detail isu
Engga bisa dipungkiri kalau korupsi itu salah satu masalah yang paling mengakar dan mendesak di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat bisa mengukur komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi secara institusional melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama yang bertugas memberantas korupsi.
Salah satu kontroversi politik terbesar terkait korupsi dan KPK adalah revisi UU KPK (UU No.30/2002) di tahun 2019 (UU No.19/2019). Beberapa organisasi masyarakat, koalisi, akademisi, dan aktivis menganggap revisi ini sebagai cara untuk melemahkan KPK. Sementara itu, pihak DPR membantah tuduhan ini. Revisi ini juga menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran dengan tagar #ReformasiDikorupsi.
Banyak banget alasan mengapa revisi UU KPK dianggap melemahkan KPK, tetapi salah satu yang paling signifikan adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK (Dewas) yang dianggap membatasi dan menghambat langkah-langkah penyidik KPK. Aturan kontroversial dalam UU tersebut adalah perubahan status pegawai KPK menjadi PNS yang dianggap bisa menghambat independensi pegawai dalam memproses kasus.
Kamu bisa baca Revisi UU KPK di sini.
Ditambah lagi, pada tahun 2019 Firli Bahuri dipilih sebagai Ketua KPK oleh Komisi III DPR. Masalahnya, Firli telah beberapa kali terbukti melanggar kode etik dan memiliki catatan kerja yang kurang baik. Hal ini juga dianggap sebagai upaya lain untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.
Baca detail isu
Baca detail isu
Mengapa Orang Muda Perlu Peduli
Kita semua turut membayar pajak. Meskipun kamu belum bekerja, kamu tetap bayar pajak setiap kali kamu membeli makanan, minuman, menonton bioskop, dan sebagainya melalui PPN. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab dan hak kita semua buat tahu dan mengerti uang negara yang dikorupsi karena itu semua uang kita bersama.
Uang yang dicuri oleh koruptor seharusnya digunakan untuk pembangunan negara yang dapat kita semua rasakan manfaatnya (misalnya transportasi umum, ruang publik, pendidikan gratis, dan lain-lain).
Korupsi membuat lembaga negara menjadi engga efisien dan susah untuk dipercaya. Tanpa dua hal ini, negara engga akan bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Penegakan hukum juga penting lho, karena bisa menarik investasi berkualitas yang dapat membangun masa depan industri dan generasi muda kita.
Mengapa Orang Muda Perlu Peduli
Mengapa Orang Muda Perlu Peduli
Sikap Partai Terhadap Revisi UU KPK 2019:
Sikap Partai Terhadap Revisi UU KPK 2019:
✅ Setuju
PDIP - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
Golkar - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
NasDem - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
Hanura - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
PPP - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
PKB - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
PAN - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
PKS - Setuju dengan catatan
Setuju dengan catatan tentang pemilihan Dewas yang hanya oleh Presiden. Seharusnya ada unsur dari DPR dan masyarakat, sebagaimana pemilihan pimpinan KPK.
Gerindra - Setuju dengan catatan
Mempertimbangkan untuk menolak karena dinilai melemahkan KPK (13 Sep), terutama karena Dewas yang dipilih Presiden. Tapi akhirnya (17 Sep) menyetujui dengan catatan, karena kalah suara.
Demokrat - Setuju dengan catatan
Fraksi Partai Demokrat setuju dengan catatan khawatir adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan dewan pengawas KPK oleh presiden
✅ Setuju
PDIP - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
Golkar - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
NasDem - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
Hanura - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
PPP - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
PKB - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
PAN - Setuju
Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019
PKS - Setuju dengan catatan
Setuju dengan catatan tentang pemilihan Dewas yang hanya oleh Presiden. Seharusnya ada unsur dari DPR dan masyarakat, sebagaimana pemilihan pimpinan KPK.
Gerindra - Setuju dengan catatan
Mempertimbangkan untuk menolak karena dinilai melemahkan KPK (13 Sep), terutama karena Dewas yang dipilih Presiden. Tapi akhirnya (17 Sep) menyetujui dengan catatan, karena kalah suara.
Demokrat - Setuju dengan catatan
Fraksi Partai Demokrat setuju dengan catatan khawatir adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan dewan pengawas KPK oleh presiden
❌ Tidak setuju
Tidak ada
❌ Tidak setuju
❌ Tidak setuju
Sikap Partai Terhadap Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023
Sikap Partai Terhadap Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023
✅ Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR yang ikut memilih
Golkar - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
Gerindra - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
Demokrat - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
PPP - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
PKS - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
PKB - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
PAN - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
Nasdem - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
PDIP - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
✅ Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR yang ikut memilih
Golkar - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
Gerindra - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
Demokrat - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
PPP - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
PKS - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
PKB - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
PAN - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
Nasdem - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
PDIP - Ikut memilih
Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR
