Partai Golongan Karya (Golkar)

< PARTAI LAINNYA

Partai Golongan Karya (Golkar)

Website

Twitter

Instagram

Tahun Didirikan

1964

Pemimpin

Airlangga Hartarto

No. Urut di KPU

No. 4

Disclaimer

Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Untuk sekarang, sikap Partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak Partai. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.

Profil Partai

kursi DPR SAAT INI

PERIODE 2019-2024

kursi DPR SAAT INI PERIODE 2019-2024

85 /575

14,8% Jumlah Kursi Anggota DPR

*Presidential threshold adalah 20%, artinya partai ini tidak bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai lain.

DANA PARTAI DARI HASIL PEMILU 2019

± 17,2 Miliar

Jumlah dana yang didapat oleh partai dari Negara

Pelajari lebih lanjut soal peraturan ini.

Gender BACALEG

65,7%

381 Laki-Laki

34,3%

199 Perempuan

Generasi BACALEG

19,5%

61+ tahun

113 Bacaleg

32,2%

51 - 60 tahun

187 Bacaleg

29,5%

41 - 50 tahun

171 Bacaleg

14,3%

31 - 40 tahun

83 Bacaleg

4,5%

21 - 30 tahun

26 Bacaleg

TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019

Gorontalo

29,1%

Jambi

21,4%

Sumatera Selatan

20,2%

Inti

Berdiri tahun 1964, Partai Golongan Karya (Golkar) adalah salah satu partai politik tertua di Indonesia. Menurut ilmuwan politik Ulla Fionna dan Dirk Tomsa, Golkar masih sering diingat sebagai kendaraan politik kalangan elit zaman rezim Presiden Suharto. Sekarang, Golkar tetap menjadi partai yang kuat dengan pandangan politik tengah-kanan. Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Puteri Komarudin menjelaskan bahwa Golkar menjadi ‘matang’ karena fokus ke pemberdayaan pemuda, ekonomi kreatif, dan pembaharuan sektor publik.

Inti

Ideologi

Click here untuk mempelajari lebih lanjut tentang skala ideologi partai.

"Dengan doktrin karya kekaryaan Parta Golkar selalu melihat masyarakat dalam perspektif fungsi, bukan dalam perspektif ideologi, apalagi aliran. Pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam perspektif Partai Golkar adalah pengelompokan bedasarkan peran dan fungsinya

- Situs Golkar

Ideologi

Tokoh Partai

Tokoh Pemimpin Partai (dulu atau sekarang)

Airlangga Hartarto

Airlangga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ini yang memiliki pengalaman di usaha pertanian. Fokus kebijakannya ialah di digitalisasi industri, i ntegrasi energi hijau, dan program bantuan usaha menengah kecil. Namun, belakangan ini Airlangga terancam kehilangan posisinya di Golkar karena ada dorongan internal untuk milih ketua umum yang lebih bisa menjamin kemenangan Golkar di Pemilu 2024.

Memiliki Jabatan di Tingkat Nasional atau Daerah

Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Ketua Dewan Penasihat Golkar. Sebelumnya, ia sempat ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia (2014), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2015), serta Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2016). Banyak berpendapat bahwa Luhut memainkan peran penting selama pemerintahan Joko Widodo, termasuk dalam konteks penanganan pandemi. Menurut Tempo, Luhut didukung oleh kelompok yang bermaksud mengambil alih status Ketua Umum Partai Golkar dari Airlangga.

Ario Bimo Nandito Ariotedjo

Biasa dipanggil 'Dito', ia sekarang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang menjadi Menteri termuda di Kabinet Jokowi. Sebelum itu, Ia sempat menjadi Staff Khusus untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga. Sembari jadi Kepala Lembaga Inovasi dan Kreativitas DPP Golkar, Dito ingin fokus membenarkan profesionalisme dan kurangnya kewirausahaan di sektor olahraga.

Agus Gumiwang Kartasasmita

Agus Gumiwang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian (sebelumnya Menteri Sosial 2018-2019, menggantikan Idrus Marham yang terjerat kasus korupsi). Agus mendorong target Indonesia sebagai negara industri tangguh pada tahun 2035, dengan bercirikan struktur industri nasional yang kuat, berdaya saing global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Agus sempat dikritik oleh salah satu Anggota DPR Fraksi PKS terkait rencana subsidi kendaraan listrik yang harus tepat sasaran. Saat ini Ia menempati posisi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Golkar.

Anggota Golkar lain yang juga menjabat sepanjang 2019-2024 yaitu Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi) dan Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan), Syamsuar (Gubernur Riau), Rohidin Mersyah (Gubernur Bengkulu), Ansar Ahmad (Gubernur Kepulauan Riau), Arinal Djunaidi (Gubernur Lampung), Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan).

Beberapa Anggota Terkenal yang Terlibat Kasus

Setya Novanto

Mantan Ketua Golkar ini sempat terjerat kasus negosiasi saham dengan Freeport Indonesia. Ia dihukum 15 tahun penjara untuk pelanggaran kode etik, karena obrolanya dengan Direktur Freeport Indonesia yang terekam. Sebelumnya, dampak legislatif Setya di DPR RI dinilai minim oleh Kompas, dan Ia dikiritik masyarakat karena menghabiskan Rp. 1,6 Triliun untuk proyek renovasi DPR.

Idrus Marham

Idrus Marham merupakan Menteri Sosial kader Golkar yang dijatuhkan vonis selama tiga tahun karena terbukti menerima hadiah senilai Rp2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu dalam kasus suap PLTU Riau 1.

Tokoh Partai

Fakta Unik

Warna kuning ikonik Golkar menjadi lambang kejayaan. Ada 17 bunga kapas, 8 cabang pohon beringin, dan 45 butir padi, yang menceritakan tanggal kemerdekaan Indonesia. Latar belakang putih menggambarkan kemurnian agama sebagai prinsip pertama Pancasila.

Fakta Unik

Rekam Jejak Partai

Pemungutan Suara

Riwayat Pemungutan Suara Partai

UU IKN

Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk ibu kota baru (IKN). Relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur dianggap kontroversial karena berbagai alasan, seperti dugaan dalam memprioritaskan investasi asing di atas perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

Isu terlibat: Ibu Kota Negara

✅ Setuju - Semua pimpinan parpol yang hadir, mendukung rencana Jokowi dalam melanjutkan proyek IKN

UU Cipta Kerja

Sebuah undang-undang yang dituduh mengurangi hak-hak pekerja dan lingkungan, demi perusahaan dan investasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU ini tidak konstitusional karena disahkan tanpa partisipasi publik yang cukup.

Isu terlibat: Perlindungan Pekerja Informal, Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Tujuh fraksi: PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja

Perppu No. 2 Tahun 2022

Pengganti UU Cipta Kerja setelah Mahkamah Konstitusi menyatakannya tidak konstitusional. Perppu ini memiliki konten yang mirip dengan UU Ciptaker.

Isu terlibat: Perlindungan Lingkungan Hidup

✅ Setuju - Golkar merasa UU Ciptaker memberikan kepastian hukum

RUU EB-ET

RUU untuk mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Namun, ini dianggap kontroversial karena mengkategorikan produk turunan batu bara sebagai energi 'baru'.

Isu terlibat: Transisi Energi

✅ Setuju - Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengharapkan RUU EB-ET mampu mempercepat proses transisi energi di Indonesia

RKUHP

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memicu protes massal pada tahun 2019 karena dinilai berpotensi menghambat kebebasan berpendapat, melanggar hak privasi, dan mengurangi hukuman bagi koruptor, antara lain. Revisi ini disahkan pada Desember 2022.

Isu terlibat: Kriminalisasi Ruang Privat, Kebebasan Berpendapat, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Kebebasan Beragama

✅ Setuju - Seluruh fraksi di DPR setujui pengesahan RKUHP sebagai Undang-Undang pada Paripurna ke-11 tahun 2022-2023

RUU KPK

Revisi yang dituduh melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membatasi independensi penyelidik dan proses penyelidikan. Meskipun mendapat protes massal, revisi ini disahkan pada tahun 2019.

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Setuju - Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023

Firli Bahuri dipilih sebagai Ketua KPK oleh Komisi III DPR di tahun 2019. Firli telah beberapa kali terbukti melanggar kode etik dan memiliki catatan kerja yang kurang baik. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Ikut memilih - Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

RUU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang kontroversial yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi mereka yang mengkritik pihak yang berkuasa karena pasal-pasalnya yang ‘karet’. Saat ini, terdapat draf revisi yang sedang dibahas.

Isu terlibat: Kebebasan Berpendapat

✅ Setuju - Politisi Golkar, Christina Aryani, menekankan kebutuhan revisi UU ITE untuk mengatasi keresahan interpretasi pasal-pasalnya

Kenaikan harga BBM subsidi

Pada September 2022, pemerintah mengalihkan sebagian dana dari subsidi BBM ke program bantuan sosial, yang menyebabkan kenaikan harga BBM yang disubsidi.

Isu terlibat: Pengalihan Subsidi BBM dan Biaya Hidup

✅ Setuju - Partai Golkar menilai langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak bisa dihindari

UU TPKS

Sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi sembilan jenis kekerasan seksual, yang akhirnya disahkan pada tahun 2022 setelah sepuluh tahun karena mendapat resistensi dari kelompok konservatif terkait klausa ‘consent’ dan karena tidak mengatur hubungan seks di luar nikah (perzinaan).

Isu terlibat: Kekerasan Seksual

✅ Setuju - Partai Golkar menyatakan siap menyambut arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan RUU TPKS segera dibahas dan disahkan

RUU Masyarakat Hukum Adat

Sebuah rancangan undang-undang mengenai hak tanah, ekonomi, dan sosial masyarakat adat. Konflik kepentingan antara investor dan masyarakat adat tengah menghambat mengesahkan RUU ini.

Isu terlibat: Hak Masyarakat Adat

❌ Tidak setuju - Fraksi Partai Golkar menolak RUU Masyarakat Hukum Adat untuk dilanjutkan karena setelah mereka kaji masih belum mendesak saat ini

Isu Legalisasi Ganja Medis

*Sikap yang ditulis dibawah ini adalah opini anggota terhadap isu tsb

Ganja masih dianggap sebagai narkotika golongan 1, dengan ancaman hukuman yang keras bagi siapa pun yang menggunakannya. Meskipun ada desakan dari beberapa komunitas untuk mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, pemerintah masih menolaknya.

Isu terlibat: Legalisasi Ganja

📝 Netral dengan catatan - Darul Siska menyatakan bahwa ganja ini legal hanya untuk diteliti bagi keperluan medis, bukan untuk penggunaan umum

RUU Kesehatan

Ditujukan untuk meningkatkan sistem kesehatan dan pelayanan. Dikritik karena dituduh memudahkan dokter asing untuk berpraktik di Indonesia, dan karena menggantikan kewajiban pengeluaran kesehatan dengan anggaran berbasis kinerja.

Isu terlibat: Reformasi Kesehatan

✅ Setuju - Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara, mengatakan RUU Kesehatan sejalan dengan tujuan partainya yakni menyejahterakan rakyat

Cukai Rokok & Minuman Berpemanis

Usulan untuk meningkatkan cukai rokok dan minuman berpemanis belum diimplementasikan secara menyeluruh karena adanya resistensi dari kalangan bisnis. Sementara itu, Indonesia menghadapi peningkatan dalam penyakit jantung dan kanker akibat merokok, dan diabetes.

Isu terlibat: Cukai Rokok & Gula

✅ Setuju - Setuju untuk menaikkan cukai rokok dan sepakat untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis

Korupsi Yang Dilakukan Kader Partai Pada Tahun 2011 - 2023

Disclaimer

Data diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), database Indonesia Corruption Watch (ICW), dan riset sekunder, yang diolah oleh tim Bijak Memilih dan ICW. Angka merujuk pada putusan pengadilan pada tingkat pertama. Klik di sini untuk baca tentang disclaimer, metodologi, parameter, dan limitasi data korupsi Bijak Memilih.

Data bersumber dari: