Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

< PARTAI LAINNYA

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Website

Twitter

Instagram

Tahun Didirikan

1998

Pemimpin

Muhaimin Iskandar

No. Urut di KPU

No. 1

Disclaimer

Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Untuk sekarang, sikap Partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak Partai. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.

Profil Partai

kursi DPR SAAT INI

PERIODE 2019-2024

kursi DPR SAAT INI PERIODE 2019-2024

58 /575

10,1% Jumlah Kursi Anggota DPR

*Presidential threshold adalah 20%, artinya partai ini tidak bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai lain.

DANA PARTAI DARI HASIL PEMILU 2019

± 13,6 Miliar

Jumlah dana yang didapat oleh partai dari Negara

Pelajari lebih lanjut soal peraturan ini.

Gender BACALEG

64,8%

376 Laki-Laki

35,2%

204 Perempuan

Generasi BACALEG

8,6%

61+ tahun

50 Bacaleg

26,9%

51 - 60 tahun

156 Bacaleg

33,6%

41 - 50 tahun

195 Bacaleg

20,2%

31 - 40 tahun

117 Bacaleg

10,7%

21 - 30 tahun

62 Bacaleg

TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019

Jawa Timur

19,5%

Jawa Tengah

14,7%

Daerah Istimewa Yogyakarta

13,2%

Inti

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai politik Islam-Nasionalis yang didirikan pada tahun 1998 di awal era reformasi Indonesia. PKB deskripsikan oleh Carnegie Endowment sebagai partai sayap kanan yang memiliki hubungan sejarah kuat dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). PKB didirikan oleh tokoh NU terkemuka dan Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid (biasa dikenal sebagai Gus Dur), sebelum kemudian diambil alih oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Menurut Media Survei Nasional, basis utama pendukung PKB terdiri dari umat Muslim yang berafiliasi dengan NU di pulau Jawa, mengingat PKB memiliki hubungan yang kuat dengan para pemimpin agama (kyai) yang memiliki pengaruh besar di kalangan pengikut mereka. Meski demikian, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan bahwa PKB bukan partai yang merepresentasikan Nahdlatul Ulama (NU), karena NU telah mengambil jarak dengan politik praktis.

Inti

Ideologi

Click here untuk mempelajari lebih lanjut tentang skala ideologi partai.

"Indonesia adalah negara yang dibangun berdasarkan semangat dan ajaran agama."

- Muhaimin Iskandar

“Kalau semua kader, pengurus, dan kekuatan PKB komitmen terhadap ideologi, loyal kepada cita-cita, nilai juang dan moralitas yang dibangun para pendiri PKB, maka insyaallah pragmatisme politik bisa kita hindarkan,”

- Muhaimin Iskandar.

Ideologi

Tokoh Partai

Tokoh Pemimpin Partai (dulu atau sekarang)

Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar, atau dikenal sebagai 'Cak Imin', telah menjabat sebagai Ketua PKB sejak 2014. Karir politiknya melesat ketika Ia diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja selama masa kepemimpinan SBY. Baru-baru ini, nama Cak Imin kembali muncul dalam skandal 'Kardus Durian', yang merupakan kasus korupsi terkait Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) transmigrasi. Namun, Ia tetap konsisten membantah keterlibatannya dalam skandal tersebut.

Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid, lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, lebih dikenal sebagai Gus Dur, adalah pemuka agama Islam di Indonesia yang merupakan salah satu pendiri PKB dan menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Selama masa kepresidenannya, Ia dikenal karena advokasi demokrasi, intelektualisme, dan kebijakannya tentang toleransi seperti melegalkan perayaan imlek secara terbuka. Hal ini membuat nama Gus Dur harum di kalangan keturunan Tionghoa di Indonesia. Tidak lupa, Gus Dur adalah cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau meninggal dunia di tahun 2009.

Memiliki Jabatan di Tingkat Nasional atau Daerah

Chusnunia Chalim

Chusnunia Chalim atau Nunik adalah kader PKB yang menjadi Wakil Gubernur Lampung Perempuan pertama. Publik semakin mengenal sosok Nunik setelah viralnya kritikan TikToker Bima Yudho Saputro terhadap Lampung, yang dimana beberapa pihak mau mengkriminalisasi Bima, tetapi Nunik ikut membela dan melindungi Bima. Nunik sempat juga terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019, di mana beliau bertugas di Komisi X membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Anggota yang Terlibat Kasus

Imam Nahrawi

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahwari memulai karir politiknya di partai PKB dan dulunya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB. Pada tahun 2019, ia terbukti bersalah atas tindakan korupsi terkait dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia. Ia dihukum 10 tahun penjara dan harus mengembalikan Rp 19 miliar ke negara.

Tokoh Partai

Fakta Unik

Kontes Miss World 2013 sempat menimbulkan kehebohan di Indonesia, karena beberapa umat Muslim garis keras menganggap acara tersebut tidak menghormati umat Islam. Tapi plottwist: Meskipun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai berbasis Islam, mereka mengejutkan semua orang dengan merilis pernyataan dukungan kepada keputusan Indonesia menjadi tuan rumah Miss World 2013 di Bali.

Fakta Unik

Rekam Jejak Partai

Pemungutan Suara

Riwayat Pemungutan Suara Partai

UU IKN

Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk ibu kota baru (IKN). Relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur dianggap kontroversial karena berbagai alasan, seperti dugaan dalam memprioritaskan investasi asing di atas perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

Isu terlibat: Ibu Kota Negara

✅ Setuju - Semua pimpinan parpol yang hadir, mendukung rencana Jokowi dalam melanjutkan proyek IKN

UU Cipta Kerja

Sebuah undang-undang yang dituduh mengurangi hak-hak pekerja dan lingkungan, demi perusahaan dan investasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU ini tidak konstitusional karena disahkan tanpa partisipasi publik yang cukup.

Isu terlibat: Perlindungan Pekerja Informal, Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Tujuh fraksi: PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja

Perppu No. 2 Tahun 2022

Pengganti UU Cipta Kerja setelah Mahkamah Konstitusi menyatakannya tidak konstitusional. Perppu ini memiliki konten yang mirip dengan UU Ciptaker.

Isu terlibat: Perlindungan Lingkungan Hidup

🤷‍♀️ Belum ada kepastian - Perundingan PKB di tengah pemberlakuan UU Cipta Kerja

RUU EB-ET

RUU untuk mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Namun, ini dianggap kontroversial karena mengkategorikan produk turunan batu bara sebagai energi 'baru'.

Isu terlibat: Transisi Energi

✅ Setuju - PKB setuju bahwa RUU EB-ET bisa atasi krisis energi, tingkatkan elektrifikasi, dan reformasi tata kelola kelistrikan

RKUHP

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memicu protes massal pada tahun 2019 karena dinilai berpotensi menghambat kebebasan berpendapat, melanggar hak privasi, dan mengurangi hukuman bagi koruptor, antara lain. Revisi ini disahkan pada Desember 2022.

Isu terlibat: Kriminalisasi Ruang Privat, Kebebasan Berpendapat, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Kebebasan Beragama

✅ Setuju - Seluruh fraksi di DPR setujui pengesahan RKUHP sebagai Undang-Undang pada Paripurna ke-11 tahun 2022-2023

RUU KPK

Revisi yang dituduh melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membatasi independensi penyelidik dan proses penyelidikan. Meskipun mendapat protes massal, revisi ini disahkan pada tahun 2019.

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Setuju - Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023

Firli Bahuri dipilih sebagai Ketua KPK oleh Komisi III DPR di tahun 2019. Firli telah beberapa kali terbukti melanggar kode etik dan memiliki catatan kerja yang kurang baik. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Ikut memilih - Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

RUU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang kontroversial yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi mereka yang mengkritik pihak yang berkuasa karena pasal-pasalnya yang ‘karet’. Saat ini, terdapat draf revisi yang sedang dibahas.

Isu terlibat: Kebebasan Berpendapat

✅ Setuju - PKB mendukung revisi UU ITE sesuai ajakan Jokowi dan menekankan perlunya klarifikasi pasal karet, sesuai tujuan awal UU

Kenaikan harga BBM subsidi

Pada September 2022, pemerintah mengalihkan sebagian dana dari subsidi BBM ke program bantuan sosial, yang menyebabkan kenaikan harga BBM yang disubsidi.

Isu terlibat: Pengalihan Subsidi BBM dan Biaya Hidup

✅ Setuju dengan catatan - Wakil Ketua Komisi XI PKB, Fathan tegas mendukung kenaikan harga BBM. Syaratnya, ada pengendalian konsumsi BBM

UU TPKS

Sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi sembilan jenis kekerasan seksual, yang akhirnya disahkan pada tahun 2022 setelah sepuluh tahun karena mendapat resistensi dari kelompok konservatif terkait klausa ‘consent’ dan karena tidak mengatur hubungan seks di luar nikah (perzinaan).

Isu terlibat: Kekerasan Seksual

✅ Setuju - Mayoritas fraksi di Baleg mendukung pengesahan RUU TPKS

RUU Masyarakat Hukum Adat

Sebuah rancangan undang-undang mengenai hak tanah, ekonomi, dan sosial masyarakat adat. Konflik kepentingan antara investor dan masyarakat adat tengah menghambat mengesahkan RUU ini.

Isu terlibat: Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Delapan fraksi di DPR RI sepakat terkait harmonisasi draf RUU Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Baleg

Isu Legalisasi Ganja Medis

*Sikap yang ditulis dibawah ini adalah opini anggota terhadap isu tsb

Ganja masih dianggap sebagai narkotika golongan 1, dengan ancaman hukuman yang keras bagi siapa pun yang menggunakannya. Meskipun ada desakan dari beberapa komunitas untuk mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, pemerintah masih menolaknya.

Isu terlibat: Legalisasi Ganja

❌ Tidak setuju - Fraksi PKB, Rano Alfath menolak karena menurutnya wacana mengenai ganja yang akan dilegalkan di Indonesia, terlalu gegabah

RUU Kesehatan

Ditujukan untuk meningkatkan sistem kesehatan dan pelayanan. Dikritik karena dituduh memudahkan dokter asing untuk berpraktik di Indonesia, dan karena menggantikan kewajiban pengeluaran kesehatan dengan anggaran berbasis kinerja.

Isu terlibat: Reformasi Kesehatan

✅ Setuju - Nur Nadlifah, menegaskan fraksinya mendorong RUU Kesehatan tetap mempertahankan ketentuan alokasi anggaran kesehatan

Cukai Rokok & Minuman Berpemanis

Usulan untuk meningkatkan cukai rokok dan minuman berpemanis belum diimplementasikan secara menyeluruh karena adanya resistensi dari kalangan bisnis. Sementara itu, Indonesia menghadapi peningkatan dalam penyakit jantung dan kanker akibat merokok, dan diabetes.

Isu terlibat: Cukai Rokok & Gula

✅ Setuju - Komisi XI DPR Setujui Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen

Korupsi Yang Dilakukan Kader Partai Pada Tahun 2011 - 2023

Disclaimer

Data diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), database Indonesia Corruption Watch (ICW), dan riset sekunder, yang diolah oleh tim Bijak Memilih dan ICW. Angka merujuk pada putusan pengadilan pada tingkat pertama. Klik di sini untuk baca tentang disclaimer, metodologi, parameter, dan limitasi data korupsi Bijak Memilih.

Data bersumber dari: