Partai Nasional Demokrat (NasDem)

< PARTAI LAINNYA

Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Website

Twitter

Instagram

Tahun Didirikan

2011

Pemimpin

Surya Paloh

No. Urut di KPU

No. 5

Disclaimer

Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Untuk sekarang, sikap Partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak Partai. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.

Profil Partai

kursi DPR SAAT INI

PERIODE 2019-2024

kursi DPR SAAT INI PERIODE 2019-2024

59 /575

10,3% Jumlah Kursi Anggota DPR

*Presidential threshold adalah 20%, artinya partai ini tidak bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai lain.

DANA PARTAI DARI HASIL PEMILU 2019

± 12,7 Miliar

Jumlah dana yang didapat oleh partai dari Negara

Pelajari lebih lanjut soal peraturan ini.

Gender BACALEG

65,2%

378 Laki-Laki

34,3%

202 Perempuan

Generasi BACALEG

19,5%

61+ tahun

113 Bacaleg

32,6%

51 - 60 tahun

189 Bacaleg

25,3%

41 - 50 tahun

147 Bacaleg

13,8%

31 - 40 tahun

80 Bacaleg

8,8%

21 - 30 tahun

51 Bacaleg

TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019

Papua

26,8%

Gorontalo

25,3%

Nusa Tenggara Timur

21,6%

Inti

NasDem (Nasional Demokrat) awalnya didirikan sebagai organisasi masyarakat oleh beberapa pemimpin Golkar di tahun 2010. Pada tahun 2011, NasDem me-rebranding diri menjadi sebuah partai oleh Surya Paloh. Berkat kekuatan organisasi dan dukungan finansial Surya Paloh, NasDem secara cepat menempatkan diri dan langsung memenuhi syarat pemilihan legislatif tahun 2014. Menurut website mereka sendiri, NasDem mendorong agenda "pemulihan" Indonesia, dengan menempatkan fokus kepada kedaulatan nasional dan identitas gotong royong sesuai dengan Konstitusi 1945.

Inti

Ideologi

Click here untuk mempelajari lebih lanjut tentang skala ideologi partai.

"Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.”

- Situs Web Partai Nasdem

Ideologi

Tokoh Partai

Tokoh Pemimpin Partai (dulu atau sekarang)

Surya Paloh

Surya Paloh adalah pengusaha media massa dan Ketua Media Group, perusahaan induk Harian Media Indonesia dan stasiun berita Metro TV. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Golkar hingga mengundurkan diri pada tahun 2011, dengan alasan bahwa Golkar tidak lagi mendukung ide-ide progresifnya dan nilai-nilai moral. Ia juga seorang advokat kebebasan pers selama era Reformasi di Indonesia.

Lathifa Al Anshori

Lathifa Al Anshori yang sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial DPP Partai NasDem, bergabung pada tahun 2019 untuk membantu upaya partai dalam berinteraksi dengan pemilih muda. Sebelumnya, Lathifa berkarir sebagai jurnalis perang di berbagai negara Timur Tengah yang dilanda konflik, kontributor Metro TV, dan diakui secara internasional sebagai mediator berlisensi. Lathifa juga salah satu kader yang memimpin peluncuran Rubi, asisten virtual partai NasDem.

Memiliki Jabatan di Tingkat Nasional atau Daerah

Siti Nurbaya Bakar

Siti Nurbaya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjabat semenjak tahun 2014. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim penurunan angka deforestasi yang signifikan selama periode tersebut, meskipun juga menuai beberapa kontroversi, termasuk dalam hal penanganan polusi udara di Jakarta. Siti merintis karir di berbagai jabatan sebelumnya, termasuk Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Kabiro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri, hingga Sekretaris Jenderal DPD-RI 2006-2013.

Viktor Laiskodat

Viktor Laiskodat sudah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2018 lalu. Awalnya, Viktor sempat terpilih sebagai anggota DPR RI 2019-2024, namun maju dalam pencalonan gubernur sebelum habis masa jabatannya. Viktor sempat menjadi sorotan publik karena menghubungkan pola makan dengan kelas ekonomi. Sebelumnya, Viktor sempat menjadi kader Golkar sebelum pindah ke NasDem.

Anggota Partai Nasdem lain yang juga menjabat sepanjang 2019-2024 yaitu Herman Deru (Gubernur Sumatera Selatan), Isran Noor (Gubernur Kalimantan Timur), Ali Mazi (Gubernur Sulawesi Tenggara), serta Rusdy Mastura (Gubernur Sulawesi Tengah).

Beberapa Anggota Terkenal yang Terlibat Kasus

Johnny G. Plate

Johnny G. Plate adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, yang menjabat dari 2019 sampai 2023. Ia ditangkap atas tuduhan korupsi pada tanggal 17 Mei 2023, dan diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 8,03 triliun untuk proyek konstruksi Base Transceiver Station (BTS) 4G yang sampai sekarang masih belom selesai secara nasional.

Tokoh Partai

Fakta Unik

NasDem menjadi partai politik Indonesia pertama yang memiliki asisten virtual. Dirilis pada HUT ke-9 mereka di tahun 2020, asisten virtual bernama ‘Rubi’ ini dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan voter Gen Z dan Milenial yang terus berkembang. Mengutip dari Kompas, para desainer Rubi menyatakan bahwa Rubi dirancang untuk memberikan layanan publik virtual secara real-time kepada masyarakat, dan merevolusikan keterlibatan partai bersama rakyat.

Fakta Unik

Rekam Jejak Partai

Pemungutan Suara

Riwayat Pemungutan Suara Partai

UU IKN

Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk ibu kota baru (IKN). Relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur dianggap kontroversial karena berbagai alasan, seperti dugaan dalam memprioritaskan investasi asing di atas perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

Isu terlibat: Ibu Kota Negara

✅ Setuju - Semua pimpinan parpol yang hadir, mendukung rencana Jokowi dalam melanjutkan proyek IKN

UU Cipta Kerja

Sebuah undang-undang yang dituduh mengurangi hak-hak pekerja dan lingkungan, demi perusahaan dan investasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU ini tidak konstitusional karena disahkan tanpa partisipasi publik yang cukup.

Isu terlibat: Perlindungan Pekerja Informal, Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Tujuh fraksi: PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja

Perppu No. 2 Tahun 2022

Pengganti UU Cipta Kerja setelah Mahkamah Konstitusi menyatakannya tidak konstitusional. Perppu ini memiliki konten yang mirip dengan UU Ciptaker.

Isu terlibat: Perlindungan Lingkungan Hidup

Tidak tercatat

RUU EB-ET

RUU untuk mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Namun, ini dianggap kontroversial karena mengkategorikan produk turunan batu bara sebagai energi 'baru'.

Isu terlibat: Transisi Energi

✅ Setuju - Fraksi Partai NasDem menyatakan bahwa energi terbarukan adalah solusi modern atas masalah energi berwawasan lingkungan hidup

RKUHP

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memicu protes massal pada tahun 2019 karena dinilai berpotensi menghambat kebebasan berpendapat, melanggar hak privasi, dan mengurangi hukuman bagi koruptor, antara lain. Revisi ini disahkan pada Desember 2022.

Isu terlibat: Kriminalisasi Ruang Privat, Kebebasan Berpendapat, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Kebebasan Beragama

✅ Setuju - Seluruh fraksi di DPR setujui pengesahan RKUHP sebagai Undang-Undang pada Paripurna ke-11 tahun 2022-2023

RUU KPK

Revisi yang dituduh melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membatasi independensi penyelidik dan proses penyelidikan. Meskipun mendapat protes massal, revisi ini disahkan pada tahun 2019.

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Setuju - Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023

Firli Bahuri dipilih sebagai Ketua KPK oleh Komisi III DPR di tahun 2019. Firli telah beberapa kali terbukti melanggar kode etik dan memiliki catatan kerja yang kurang baik. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Ikut memilih - Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

RUU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang kontroversial yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi mereka yang mengkritik pihak yang berkuasa karena pasal-pasalnya yang ‘karet’. Saat ini, terdapat draf revisi yang sedang dibahas.

Isu terlibat: Kebebasan Berpendapat

✅ Setuju - NasDem mendukung revisi UU ITE dan menyarankan Polri untuk merespon keresahan kriminalisasi menggunakan pasal 'karet'

Kenaikan harga BBM subsidi

Pada September 2022, pemerintah mengalihkan sebagian dana dari subsidi BBM ke program bantuan sosial, yang menyebabkan kenaikan harga BBM yang disubsidi.

Isu terlibat: Pengalihan Subsidi BBM dan Biaya Hidup

✅ Setuju - NasDem mengharapkan masyarakat dapat melihat pertimbangan pemerintah dalam kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi

UU TPKS

Sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi sembilan jenis kekerasan seksual, yang akhirnya disahkan pada tahun 2022 setelah sepuluh tahun karena mendapat resistensi dari kelompok konservatif terkait klausa ‘consent’ dan karena tidak mengatur hubungan seks di luar nikah (perzinaan).

Isu terlibat: Kekerasan Seksual

✅ Setuju - Mayoritas fraksi di Baleg mendukung pengesahan RUU TPKS

RUU Masyarakat Hukum Adat

Sebuah rancangan undang-undang mengenai hak tanah, ekonomi, dan sosial masyarakat adat. Konflik kepentingan antara investor dan masyarakat adat tengah menghambat mengesahkan RUU ini.

Isu terlibat: Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Delapan fraksi di DPR RI sepakat terkait harmonisasi draf RUU Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Baleg

Isu Legalisasi Ganja Medis

*Sikap yang ditulis dibawah ini adalah opini anggota terhadap isu tsb

Ganja masih dianggap sebagai narkotika golongan 1, dengan ancaman hukuman yang keras bagi siapa pun yang menggunakannya. Meskipun ada desakan dari beberapa komunitas untuk mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, pemerintah masih menolaknya.

Isu terlibat: Legalisasi Ganja

📝 Netral dengan catatan - DPP Nasdem menyebut dibutuhkan kajian yang mendalam atas gagasan legalisasi ganja untuk kepentingan medis

RUU Kesehatan

Ditujukan untuk meningkatkan sistem kesehatan dan pelayanan. Dikritik karena dituduh memudahkan dokter asing untuk berpraktik di Indonesia, dan karena menggantikan kewajiban pengeluaran kesehatan dengan anggaran berbasis kinerja.

Isu terlibat: Reformasi Kesehatan

✅ Setuju dengan catatan - Irma Suryani Chaniago mengusulkan untuk mengatur alokasi anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBN dan APBD

Cukai Rokok & Minuman Berpemanis

Usulan untuk meningkatkan cukai rokok dan minuman berpemanis belum diimplementasikan secara menyeluruh karena adanya resistensi dari kalangan bisnis. Sementara itu, Indonesia menghadapi peningkatan dalam penyakit jantung dan kanker akibat merokok, dan diabetes.

Isu terlibat: Cukai Rokok & Gula

✅ Setuju - Komisi XI DPR Setujui Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen

Korupsi Yang Dilakukan Kader Partai Pada Tahun 2011 - 2023

Disclaimer

Data diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), database Indonesia Corruption Watch (ICW), dan riset sekunder, yang diolah oleh tim Bijak Memilih dan ICW. Angka merujuk pada putusan pengadilan pada tingkat pertama. Klik di sini untuk baca tentang disclaimer, metodologi, parameter, dan limitasi data korupsi Bijak Memilih.

Data bersumber dari: