Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat adat punya hak atas tanah, kegiatan ekonomi, dan hak sosial. Tapi, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang memiliki beberapa pasal untuk mempermudah investasi agar dapat membuat banyak lapangan kerja, ternyata kemungkinan menjadi bumerang buat hak-hak masyarakat adat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bilang kalau UU Ciptaker ini malah buka jalan bagi perusahaan besar untuk menggencarkan usaha dan pengelolaan sumber daya alam. Masalahnya, hal ini bisa merugikan masyarakat adat yang punya hubungan khusus dengan tanah dan hutan sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan. Apalagi, masyarakat adat nggak diajak ngobrol sama sekali selama proses RUU Ciptaker, padahal mereka kan yang paling kena dampaknya.

Nah, adanya perbedaan kepentingan antara investor dan masyarakat adat semakin menunjukkan adanya dilema pemerintah dalam pengesahan RUU masyarakat adat.